Penempatan sejumlah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau Kopdes Merah Putih di lokasi sulit dijangkau ramai jadi sorotan publik.
Menanggapi itu, Partai Gerindra mengklaim penentuan lokasi Kopdes Merah Putih berdasarkan hasil musyawarah di tingkat desa. Karena itu, keputusan tersebut pada dasarnya jadi kewenangan masyarakat setempat.
Terkait lokasi pembangunan KDMP ini dimusyawarahkan di tingkat desa. Kalau memang desa tersebut menempatkan di sana, kita tidak bisa masuk terlalu jauh karena mereka yang bermusyawarah,”
kata Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong, Jumat, 17 Juli 2026.
Meski demikian, Bahtra mengakui lokasi koperasi yang dinilai terlalu jauh dari jangkauan masyarakat perlu jadi bahan evaluasi.
Menurutnya, keberadaan KDMP mesti mempermudah warga mendapatkan kebutuhan sehari-hari, bukan sebaliknya.
Kalau memang ada tempat-tempat yang dirasa jauh dari jangkauan, tentu juga harus menjadi perhatian kita agar lokasi-lokasinya mudah diakses masyarakat sehingga mempermudah mereka berbelanja di koperasi itu,”
ujarnya.
Bahtra menjelaskan, kemudahan akses jadi salah satu faktor penting agar program Kopdes Merah Putih bisa berjalan efektif dan benar-benar dimanfaatkan masyarakat.
Sebagai informasi, Kopdes Merah Putih merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembentukan sekitar 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia.
Program ini diproyeksikan jadi pusat layanan ekonomi desa. Hal itu mulai dari distribusi sembako, penyerapan hasil pertanian, layanan simpan pinjam, hingga penyaluran berbagai program pemerintah.
Belakangan, sejumlah lokasi Kopdes Merah Putih jadi sorotan karena disebut berdiri di kawasan yang dinilai kurang strategis. Hal itu termasuk di wilayah perbukitan dan jauh dari permukiman warga.
Kondisi itu memunculkan kritik karena dikhawatirkan menyulitkan warga mengakses layanan koperasi.
