Dalam beberapa periode pemilu terakhir, dunia hiburan dan politik sudah tak terpisahkan lagi. Tak heran, makin banyak artis yang berhasil melenggang ke kursi parlemen setelah memperoleh suara tinggi dari masyarakat.
Tapi menariknya tidak semua artis yang kini jadi anggota DPR punya background pendidikan tinggi. Berdasarkan data profil anggota DPR, ada anggota yang punya pendidikan terakhir sampai bangku SMA.
Lalu, apakah jenjang pendidikan menjadi penentu utama kemampuan seorang anggota DPR dalam menjalankan tugasnya?
Faktanya, syarat menjadi anggota DPR memang tidak mewajibkan seseorang bergelar sarjana. Yang menjadi syarat adalah memenuhi ketentuan pencalonan sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk minimal berpendidikan SMA atau sederajat.
Karena itu, latar belakang pendidikan para anggota DPR pun sangat beragam.
Namun, ketika sudah resmi duduk di parlemen, setiap anggota DPR memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang sama.
Mereka dituntut memahami isu sesuai komisi tempat bertugas, mengawasi kinerja pemerintah, menyusun undang-undang, hingga memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Sejumlah Artis Anggota DPR
Berdasarkan profil anggota DPR RI, berikut beberapa artis yang memiliki latar belakang pendidikan terakhir di bawah jenjang perguruan tinggi.
Ahmad Dhani
Musisi Ahmad Dhani terpilih sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Jawa Timur I. Berdasarkan profil resminya, pendidikan terakhir Ahmad Dhani adalah SMAN 2 Surabaya yang ditempuh pada 1988 hingga 1991.
Di DPR, Ahmad Dhani bertugas di Komisi X yang membidangi pendidikan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Kalau melihat perjalanan karirnya selama lebih dari tiga dekade di industri musik, pengalaman Ahmad Dhani tentu tak bisa dipandang sebelah mata. Dunia ekonomi kreatif menjadi bidang yang sudah sangat dekat dengan kesehariannya.
Meski demikian, ruang lingkup Komisi X jauh lebih luas dibanding industri hiburan. Komisi ini juga membahas kebijakan pendidikan nasional, olahraga, hingga melakukan pengawasan terhadap kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerjanya.
Artinya, setiap anggota komisi dituntut memahami berbagai isu publik yang kompleks.
Melly Goeslaw
Penyanyi sekaligus pencipta lagu Melly Goeslaw juga menjadi anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra dan bertugas di Komisi X.
Dalam profil DPR, pendidikan terakhir Melly tercatat di BPI 1 Bandung yang ditempuh pada 1990-1992.
Selama puluhan tahun, Melly dikenal sebagai salah satu musisi dan penulis lagu paling produktif di Indonesia. Pengalaman panjang tersebut menjadi modal ketika ikut membahas isu ekonomi kreatif dan kebudayaan yang berada dalam ruang lingkup Komisi X.
Namun sama seperti anggota lainnya, tugas Melly tidak berhenti pada sektor kreatif. Ia juga ikut membahas persoalan pendidikan, olahraga, hingga fungsi pengawasan terhadap kementerian yang menjadi mitra kerja komisi.
Iyeth Bustami
Nama Iyeth Bustami mungkin lebih dikenal sebagai penyanyi dangdut Melayu. Kini, ia menjadi anggota DPR RI dari Fraksi PKB mewakili daerah pemilihan Riau I.
Berdasarkan profil resmi DPR, pendidikan terakhir Iyeth Bustami tercatat di SMA.
Di parlemen, Iyeth ditempatkan di Komisi XII yang membidangi energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, serta investasi.
Bidang yang ditangani komisi ini terbilang cukup teknis. Pembahasannya mencakup persoalan pertambangan, transisi energi, investasi strategis, hingga pengelolaan lingkungan hidup. Mitra kerjanya pun berasal dari berbagai kementerian dan lembaga seperti Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, SKK Migas, BPH Migas, hingga Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
Karena itu, setiap anggota komisi dituntut mampu memahami materi yang dibahas melalui rapat kerja, naskah akademik, paparan para ahli, serta berbagai masukan dari pemangku kepentingan.
Nafa Urbach
Artis sekaligus penyanyi Nafa Urbach kini menjadi anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem.
Pendidikan terakhir Nafa tercatat di SMU PGRI 6 Magelang.
Di DPR, Nafa bertugas di Komisi IX yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan.
Komisi ini memiliki mitra kerja seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BKKBN, hingga Badan POM.
Artinya, isu yang dibahas sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Mulai dari layanan kesehatan, perlindungan pekerja, jaminan sosial, hingga pengawasan obat dan makanan menjadi bagian dari tanggung jawab komisi tersebut.
Kapasitas Anggota DPR?
Pada dasarnya, pendidikan memang dapat menjadi bekal untuk memperluas cara berpikir dan memperdalam pemahaman terhadap suatu persoalan. Namun, kapasitas seorang anggota DPR tidak hanya ditentukan oleh ijazah yang dimilikinya.
Dalam menjalankan tugasnya, anggota DPR bekerja bersama tenaga ahli, staf, peneliti, serta didukung berbagai kajian akademik, rapat dengar pendapat, dan masukan dari kementerian maupun para pakar.
Karena itu, dibutuhkan kemampuan belajar, memahami substansi kebijakan, membaca data, dan menyerap aspirasi masyarakat.
Di sisi lain, pengalaman profesional sebelum menjadi anggota DPR juga dapat memberikan perspektif yang berbeda.
Seorang musisi misalnya, bisa memiliki pemahaman yang kuat terhadap persoalan industri kreatif. Namun ketika membahas isu di luar bidang tersebut, setiap anggota tetap dituntut mempelajari materi secara mendalam agar keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
Jika melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Politik 2024, latar belakang pendidikan anggota DPR RI memang cukup beragam.
Ada 155 anggota atau 26,72 persen merupakan lulusan S1. Kemudian 119 anggota bergelar S2 dan 29 anggota bergelar S3.
Sementara itu, terdapat 63 anggota atau sekitar 10,85 persen yang berlatar belakang pendidikan SMA. Ada pula tiga anggota lulusan diploma, sedangkan 211 anggota lainnya tidak mencantumkan informasi pendidikan saat mendaftar sebagai calon legislatif di KPU.
Data tersebut menunjukkan bahwa komposisi pendidikan di DPR tidak seragam. Pada akhirnya, yang akan dinilai publik bukan semata-mata jenjang pendidikan, melainkan bagaimana setiap anggota menjalankan amanah sebagai wakil rakyat, memahami persoalan yang menjadi ruang lingkup komisinya, serta menghasilkan kebijakan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
