Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan Kabinet Bayangan Isnawati Hidayah menyatakan ekspansi program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum mampu mencapai tujuan utama untuk meningkatkan gizi anak, malah melahirkan problem baru.
Meski pemerintah terus memperluas pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), namun manfaat program dinilai belum dirasakan secara optimal.
“SPPG terus diekspansi, padahal manfaatnya untuk pemenuhan gizi anak-anak tidak tercapai,”
kata Isnawati dalam paparannya, dikutip pada Selasa, 28 Juli 2026.
Pelaksanaan MBG juga masih dibayangi berbagai persoalan yang harus segera dibenahi.
“Banyak kasus korupsi, banyak makanan yang menjadi sampah, dan lain sebagainya,”
ucap dia.
Salah Fokus?
Kondisi tersebut menunjukkan pemerintah lebih fokus memperluas program daripada memastikan kualitas pelaksanaan di lapangan. Ia mengatakan Kabinet Bayangan menjadikan MBG sebagai salah satu program prioritas yang dikawal melalui mekanisme checks and balances.
Selain MBG, Kabinet Bayangan juga mengawasi pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih dan food estate yang diklaim sebagai bagian dari agenda ketahanan pangan nasional.
Dia berpendapat pemerintah kerap menggunakan narasi ketahanan pangan untuk membenarkan berbagai kebijakan yang justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.
“Mereka menggunakan dalih pemenuhan pangan, ketahanan pangan, sebagai justifikasi melakukan deforestasi, (penggunaan) anggaran yang tidak tepat sasaran, juga legitimasi untuk peluang korupsi,”
ujar Isnawati.
Bijak Anggaran
Kebijakan pangan seharusnya tidak hanya mengejar target produksi, tetapi juga memastikan anggaran digunakan secara efektif dan memberi manfaat bagi rakyat. Maka, Kabinet Bayangan bakal tetap mengkritik sekaligus menawarkan alternatif kebijakan agar program pangan pemerintah berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Isnawati menegaskan pengawasan vital terhadap MBG dan program pangan agar tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak bergeser menjadi beban anggaran tanpa hasil konkret.
