Kematian lima peserta pelatihan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) saat mengikuti latihan dasar militer (latsarmil) memicu kritik dari berbagai kalangan.
Selain mendesak evaluasi menyeluruh, sejumlah pihak mempertanyakan belum ada pertanggungjawaban dari penyelenggara maupun pejabat atas program tersebut.
Berbagai tanggapan juga bermunculan mengenai relevansi pelatihan militer bagi calon manajer koperasi. Sejumlah pengamat dan warganet menilai pemerintah perlu menjelaskan dasar kebijakan tersebut, terutama setelah muncul korban jiwa dalam pelaksanaannya.
Lima peserta wafat dan tak satupun pejabat negeri ini mau bertanggung jawab dan mengundurkan diri,”
tulis pengamat politik Hendri Satrio di akun X pribadinya yang dikutip, Minggu, 28 Juni 2026.
Menurutnya, setiap kebijakan yang berujung pada jatuhnya korban jiwa semestinya diikuti dengan pertanggungjawaban yang jelas kepada publik.
Apa Relevansi dengan Koperasi?
Kritik senada juga disampaikan wartawan senior Karni Ilyas. Ia mempertanyakan keterkaitan antara tugas seorang manajer koperasi dengan pelatihan yang mengadopsi pola kemiliteran.
Pertanyaan saya sederhana, untuk jadi manajer Koperasi Merah Putih, apa perlu latihan militer?”
tanya Karni.
Sejumlah kalangan menilai kompetensi yang dibutuhkan seorang manajer koperasi lebih berkaitan dengan kemampuan mengelola organisasi, keuangan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dibanding kemampuan fisik ala militer.
Di media sosial, kritik juga bermunculan dari pengguna platform X. Salah satunya disampaikan akun Agus Sediono, yang mempertanyakan urgensi pelatihan tersebut. Pernyataan berikut merupakan opini pribadi pemilik akun tersebut.
Urgensinya apa calon manajer KDMP dibekali latihan militer? Kalau agar disiplin, buktinya banyak anggota TNI yang tidak disiplin. Kalau agar tidak korupsi, petinggi BGN masih korupsi,”
tulis akun X Agus Sediono.
Apa biar bisa menjalankan tugas sesuai bidangnya?”
lanjut akun tersebut dalam unggahannya.
Meninggalnya lima peserta pelatihan calon manajer KDMP kini menjadi perhatian publik. Selain menunggu hasil investigasi resmi, berbagai kalangan mendorong pemerintah mengevaluasi dasar kebijakan penggunaan pelatihan berbasis militer bagi warga sipil serta memastikan ada akuntabilitas bila ditemukan kelalaian dalam penyelenggaraan program.
