Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri.
Ditegaskannya, sistem pembiayaan pendidikan tinggi harus menjamin akses yang adil bagi seluruh calon mahasiswa tanpa membedakan kemampuan ekonomi keluarga. Menurut Habib Syarief, banyak calon mahasiswa yang gagal melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi meski telah dinyatakan lolos seleksi.
Kondisi tersebut, sambungnya, tidak lepas dari tingginya beban biaya pendidikan, mulai dari UKT hingga uang pembangunan yang masih diberlakukan di sejumlah kampus.
Kami menemukan ada siswa yang akhirnya tidak melakukan daftar ulang karena terbebani UKT dan uang pembangunan. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,”
kata Habib kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026.
Anak buah Muhaimin Iskandar itu melanjutkan, konsep UKT sebagai biaya kuliah tunggal memang perlu dipertahankan, namun penerapannya harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing keluarga.
UKT harus tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi orang tua. Jangan sampai semua mahasiswa diperlakukan sama, karena kondisi setiap keluarga berbeda,”
ucapnya.
Selain itu, Habib Syarief menyoroti praktik penarikan uang pembangunan pada jalur mandiri yang dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Ia mengaku, menerima laporan adanya calon mahasiswa yang tidak lolos setelah mengisi nominal sumbangan lebih rendah dibanding peserta lain.
Kalau benar ada penerimaan mahasiswa yang dipengaruhi besaran uang pembangunan, tentu ini harus dievaluasi. Jangan sampai akses pendidikan ditentukan oleh kemampuan membayar,”
tegasnya.
Untuk mencegah potensi penyimpangan, Habib Syarief mengusulkan agar penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri hanya dilakukan satu kali.
Jalur mandiri sebaiknya cukup satu gelombang agar proses seleksi lebih transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat,”
pungkasnya.
