PDI Perjuangan menyoroti respons aparat dalam menangani insiden pengibaran bendera Bulan Bintang di Aceh menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI. PDIP menilai tindakan represif, terlebih sampai terjadi letusan senjata di lingkungan tempat ibadah, justru berisiko membuka kembali luka lama di daerah yang pernah dilanda konflik.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah final. Namun, menurut dia, prinsip tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan konteks sosial dan sejarah masyarakat Aceh dalam menangani sebuah persoalan.
Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercermin dalam wilayah kedaulatan negara itu sudah final dan diakui hukum internasional. Sehingga ketika ada persoalan-persoalan seperti di Aceh, kita harus melihat konteksnya,”
kata Hasto usai upacara HUT ke-81 RI di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, 17 Agustus 2026.
Hasto secara khusus menyesalkan laporan adanya tembakan peringatan aparat di lingkungan tempat ibadah saat merespons pengibaran bendera lokal di Aceh.
Menurut dia, tempat ibadah seharusnya menjadi ruang yang dijaga kesakralannya, bukan lokasi yang justru diwarnai tindakan kekerasan.
Kami menyesalkan ketika kemudian terjadi tindak kekerasan, bahkan letusan senjata di tempat ibadah yang seharusnya kita jaga kesakralannya. Aparat keamanan harus berkepala dingin dan melihat konteks,”
tegasnya.
Perdamaian Aceh Jangan Dipertaruhkan
Hasto mengingatkan, perdamaian di Aceh bukan sesuatu yang lahir begitu saja. Ada proses panjang dan biaya sosial yang mahal hingga masyarakat Aceh keluar dari konflik berkepanjangan.
Karena itu, setiap gesekan harus ditangani secara hati-hati, jangan sampai respons keamanan yang berlebihan justru memunculkan ketegangan baru.
Terlebih, Hasto melihat insiden pengibaran bendera tersebut berlangsung dalam suasana masyarakat Aceh memperingati momentum perdamaian.
Menurut dia, apabila muncul aspirasi atau kritik dari masyarakat, aparat seharusnya mengedepankan pendekatan dialog dengan melibatkan pimpinan maupun tokoh agama setempat.
Dialog adalah jalan untuk menyelesaikan persoalan apa pun itu dengan sebaik-baiknya. Siapa tahu akar persoalannya ternyata akumulasi dari berbagai ketidakadilan yang selama ini tersumbat pintunya,”
ujar Hasto.
Hasto juga menyinggung adanya keluhan dari sejumlah daerah terkait pemotongan anggaran transfer ke daerah serta penyaluran dana yang dinilai kurang lancar. Menurut dia, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena tidak semua kondisi di daerah tersampaikan secara akurat kepada Presiden.
PDIP pun meminta seluruh pihak menahan diri. Menurut Hasto, menjaga keutuhan NKRI tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan. Persatuan juga harus dirawat dengan membuka ruang musyawarah untuk menemukan akar persoalan.
Sebab, jika kedaulatan NKRI disebut sudah final, maka cara menjaga persatuan seharusnya juga tidak dengan membuka kembali konflik yang telah susah payah didamaikan.
